Senat AS Sahkan Resolusi Setop Perang Iran, Trump Murka dan Sebut Langkah Tak Tepat!

Washington DC - Kemarahan besar dilontarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah Senat resmi meloloskan sebuah resolusi yang menyerukan diakhirinya konflik militer dengan Iran. Trump secara terbuka mengecam langkah para Senator, termasuk rekan-rekan separtainya dari Partai Republik yang justru turut memberikan suara dukungan bersama kubu Partai Demokrat.

Resolusi Simbolis di Tengah Ketegangan

Berdasarkan laporan media kami yang menghimpun informasi pada Rabu (24/6/2025), Trump menyebut pengesahan dokumen bernama "War Powers Resolution" atau "UU Kekuatan Perang" tersebut dilakukan pada momen yang sangat tidak tepat. Ia bahkan menilai langkah itu sebagai tindakan sia-sia yang tidak memiliki arti penting secara strategis. Dalam pemungutan suara yang berlangsung di Senat, resolusi ini mendapatkan 50 suara setuju berbanding 48 suara menolak, menunjukkan perpecahan suara yang cukup tajam meski akhirnya dimenangkan oleh pendukung penghentian perang.

Kekesalan Trump pada Partai Sendiri

Kemarahan Trump tidak hanya ditujukan pada proses legislasi, tetapi juga kepada anggota Partai Republik yang dianggapnya telah berkhianat dengan berpihak pada narasi penghentian operasi militer. Menurutnya, saat ini adalah fase krusial di mana posisi tawar AS sedang sangat kuat di mata Teheran.

"Jadi saya telah membuat Iran 'terpojok', siap untuk jatuh, bersedia memberikan kita hampir apa pun, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, sangat menghormati Amerika Serikat dan presidennya, SAYA, dan Senat AS memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara UU Kekuatan Perang pada waktu yang tidak tepat dan tidak berarti,"

demikian pernyataan tegas Trump yang ia unggah melalui platform media sosial Truth Social.

Pernyataan pedas ini menggambarkan betapa Trump merasa pencapaian tekanan maksimum terhadap Iran justru dirusak oleh dinamika politik internal di parlemen, terlepas dari kenyataan bahwa resolusi yang disahkan tersebut lebih bersifat simbolis ketimbang mengikat secara langsung kebijakan panglima tertinggi.