Sekjen Kementerian Pastikan Keluarga Menteri PU Ikut ke AS Tak Pakai Dana APBN

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akhirnya memberikan klarifikasi terkait viralnya surat perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat. Surat yang tersebar luas di media sosial itu mencantumkan nama istri dan anak sang menteri yang turut serta dalam kunjungan. Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menegaskan bahwa keberangkatan keluarga tersebut tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dokumen resmi yang bocor ke publik memuat Irma Hermawati, istri Menteri Dody, dan Aurellia Tsabitha Meidirama, putri mereka, dalam daftar rombongan. Kondisi itu memicu pertanyaan besar dari warganet perihal sumber pembiayaan perjalanan menteri sekaligus keluarganya di tengah efisiensi anggaran yang kerap digaungkan pemerintah.

“Surat yang beredar merupakan surat yang saya tandatangani untuk melengkapi administrasi pengurusan visa,” ujar Apri Artoto saat dimintai keterangan.

Sekjen menekankan bahwa penerbitan surat itu semata-mata diperlukan agar proses visa seluruh anggota delegasi, termasuk keluarga yang menyertai, dapat diproses secara resmi melalui jalur diplomatik. Dengan demikian, kehadiran istri dan anak menteri memiliki landasan administratif yang jelas, terutama karena Menteri Dody akan menunaikan tugas kenegaraan dalam forum strategis.

Menteri Dody dijadwalkan menjadi pembicara dan peserta utama dalam High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda pada 13-19 Juli 2026 di Amerika Serikat. Agenda tingkat tinggi itu menjadi panggung evaluasi paruh waktu komitmen negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan kota yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Keikutsertaan Indonesia direncanakan akan menyampaikan progres pembangunan infrastruktur perkotaan sekaligus memperkuat jejaring kerja sama internasional.

Biaya Pribadi Jadi Komitmen Kementerian

Apri Artoto memastikan, seluruh pengeluaran perjalanan istri dan anak Menteri Dody ditanggung secara mandiri oleh keluarga. Pihaknya menjamin tidak ada satu pun pos anggaran kementerian yang dialokasikan untuk tiket pesawat, akomodasi, maupun uang harian pihak keluarga. Penegasan ini disampaikan guna meredakan kegaduhan publik dan memastikan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Sejumlah kalangan menilai pencantuman nama keluarga dalam surat perjalanan dinas memang jarang terjadi, tetapi dalam konteks pengurusan visa hal tersebut menjadi kelaziman. Dengan diterbitkannya surat resmi bercap kementerian, seluruh anggota rombongan dapat mengajukan visa melalui skema perjalanan dinas kenegaraan (official travel), yang lebih terjamin kelancarannya dibanding visa kunjungan pribadi biasa.

Di tengah sorotan publik yang masih berlangsung, kementerian meminta semua pihak menahan diri dan tidak membangun spekulasi liar. Upaya klarifikasi ini diharapkan menjadi contoh penting bagi setiap lembaga negara agar lebih berhati-hati serta mempertimbangkan aspek keterbukaan informasi dalam setiap dokumen yang berpotensi menjadi sorotan masyarakat.

Media kami, Beritaseputar.com, akan terus memantau perkembangan klarifikasi dan memastikan informasi yang tersampaikan kepada publik tetap berimbang serta akurat.