Satgas PRR Perkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk Penyediaan Huntap di Aceh Tamiang

JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat penyediaan lahan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat korban bencana. Salah satu fokus utama saat ini berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, di mana upaya pembangunan tempat tinggal yang aman dan layak terus didorong agar segera terealisasi.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi daring yang digelar pada Kamis (25/6/2026), mempertemukan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang dengan Satgas PRR. Agenda utama pertemuan ini adalah menindaklanjuti rencana pemanfaatan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sebagai lokasi pembangunan huntap, serta mengidentifikasi solusi atas sejumlah hambatan teknis dan administratif yang masih muncul di lapangan.

"Pemda Aceh Tamiang saat ini memprioritaskan dua lokasi untuk mendukung target pembangunan 2.212 unit huntap yang direncanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun ini. Namun, proses penyediaan lahan masih memerlukan penyelarasan dengan berbagai pihak,” terang Wakil Kepala II Pos Komando Data Satgas PRR, Kolonel Tamimi Hendra Kesuma.

Menurut informasi yang dihimpun media kami, pembahasan dalam rapat tersebut mencakup aspek legalitas peralihan status lahan HGU, penyesuaian tata ruang wilayah, serta kesiapan infrastruktur pendukung di dua lokasi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Keberadaan lahan eks perkebunan dinilai strategis karena memiliki bentangan area yang cukup luas untuk menampung ribuan unit rumah bagi penyintas bencana.

Satgas PRR menekankan bahwa percepatan penyediaan huntap bukan sekadar urusan pembangunan fisik, melainkan juga menyangkut pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta pemegang konsesi lahan menjadi kunci utama dalam menuntaskan persoalan ini.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah kendala masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, seperti proses sertifikasi tanah, pemetaan ulang batas wilayah, serta koordinasi dengan kementerian terkait perihal pelepasan kawasan HGU. Meski demikian, baik Pemkab Aceh Tamiang maupun Satgas PRR menyatakan optimisme bahwa pembangunan huntap dapat segera dimulai begitu seluruh prasyarat administrasi terpenuhi.

Langkah percepatan ini menjadi bagian dari mandat besar Satgas PRR dalam menangani pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Dengan target 2.212 unit yang dicanangkan tahun ini, penyediaan lahan yang clear and clean menjadi fondasi utama agar proses konstruksi berjalan tanpa hambatan hukum di kemudian hari.