Prabowo Tutup 800 BUMN yang Terus Merugi Bangkrut

Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan ekonomi kontroversial saat menghadiri Penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Madura, Selasa (23/6/2026). Dalam pidato berapi-api, Prabowo mengumumkan rencana menutup 800 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak menghasilkan keuntungan dan hanya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Tidak untung, rugi terus! Buat apa kita pertahankan? Kita harus berani bersih-bersih,” tegas Prabowo disambut tepuk tangan ribuan kiai dan ulama.

Kronologi Pengumuman di Madura

1. Pukul 09.30 WIB — Presiden tiba di Kompleks Pondok Pesantren Al Hikam Bangkalan. Sidang pleno dihadiri 7.200 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk Rais Aam PBNU, Menteri BUMN, dan para gubernur.
2. Pukul 10.45 WIB — Dalam sesi orasi kebangsaan, Prabowo memaparkan data kondisi fiskal Indonesia. Ia menyebut dari sekitar 1.028 BUMN di berbagai sektor, hanya 228 unit yang benar-benar produktif dan menyetor dividen ke negara.
3. Pukul 11.10 WIB — Prabowo secara gamblang menginstruksikan Menteri BUMN Arief Yahya untuk segera merumuskan peta jalan penutupan 800 BUMN dalam 12 bulan ke depan. “Yang rugi kita tutup, yang menguntungkan kita perkuat. NU harus jadi pilar pengawasan,” ucapnya.
4. Pukul 11.45 WIB — Reaksi peserta beragam. Sebagian besar kiai menyatakan dukungan, namun kalangan ekonom mulai mempertanyakan dampaknya di berbagai kanal berita.

Data BUMN Rawan Tutup

Angka 800 BUMN yang dimaksud Prabowo mencakup perusahaan pelat merah di bawah kementerian/lembaga serta anak perusahaan yang sudah tidak operasional. Berdasarkan data Kementerian BUMN per Januari 2026, kategori BUMN “sakit keras” meliputi:

Jika terealisasi, penutupan massal ini berpotensi merumahkan sekitar 170.000 pekerja. Prabowo mengklaim pemerintah akan menyiapkan golden handshake dan program alih keterampilan. “Kami tidak akan biarkan mereka telantar. NU bisa bantu distribusi zakat produktif,” tambahnya.

Respons Ekonom dan NU

Ekonom senior Faisal Basri menyebut rencana ini sebagai langkah berani namun berisiko politik tinggi.

“Menutup 800 perusahaan itu bukan sekadar tanda tangan. Harus ada audit forensik, restrukturisasi utang, dan penyelamatan aset. Jangan sampai yang diuntungkan hanya pemburu aset murah,”

Di media sosial, tagar #PrabowoBersihBersih dan #800BUMN menjadi trending. Netizen terbelah antara mendukung efisiensi dan mengkhawatirkan gelombang PHK. Serikat buruh BUMN juga berencana menggelar unjuk rasa nasional minggu depan jika tidak ada dialog.

Konteks Politik dan Ekonomi 2026

Pengumuman ini hadir di tengah tekanan fiskal akibat kenaikan beban utang dan defisit APBN yang diproyeksikan mencapai 3,7% PDB. Dalam 10 tahun terakhir, BUMN sebenarnya telah direstrukturisasi berkali-kali. Era Presiden Jokowi (2014–2024) menutup 15 BUMN dan membubarkan 32 BUMN kecil. Langkah Prabowo jauh lebih agresif. Analis politik Denny JA menilai momentum ini juga untuk memperkuat basis dukungan NU. “Di depan ulama, Prabowo memainkan narasi ketegasan dan keadilan ekonomi. Ini strategi menjaga koalisi besar,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian BUMN masih menyusun daftar final 800 BUMN yang akan dieksekusi pada Juli 2027. Masyarakat menanti detail lebih lanjut agar spekulasi tidak meresahkan pasar.