Mendagri Tinjau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Jayapura, Pastikan Program Prabowo Tepat Sasaran

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan langsung ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, untuk meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kunjungan pada Minggu (21/6/2026) itu menjadi penanda penting keseriusan pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan perbaikan rumah tidak layak huni secara masif. Dengan terjun ke lapangan, Mendagri ingin memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai rencana, mulai dari penyaluran dana hingga kualitas material yang digunakan. Warga Kampung Mosso pun antusias menyambut langsung orang nomor satu di Kemendagri yang memantau dari dekat kondisi permukiman mereka. Kehadiran Mendagri sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar program bedah rumah ini berkelanjutan dan benar-benar menyentuh lapisan paling membutuhkan.

Momen Simbolis untuk Masyarakat Papua

Di hadapan puluhan warga dan perangkat daerah, Mendagri menegaskan bahwa kunjungannya bukan sekadar seremonial, melainkan simbol peluncuran renovasi rumah berskala besar di seluruh Tanah Papua. Secara total, sebanyak 22.379 unit rumah akan direhabilitasi, dengan Provinsi Papua mendapat alokasi 4.500 unit. Pemilihan Kampung Mosso sebagai titik simbolis didasari oleh karakteristik wilayah perbatasan yang membutuhkan percepatan pembangunan permukiman. Program BSPS tidak hanya menyalurkan bantuan material seperti semen, pasir, seng, dan kayu, tetapi juga memberdayakan warga untuk membangun sendiri hunian mereka dengan pendampingan teknis dari fasilitator yang disediakan pemerintah. Pola swadaya ini diharapkan menumbuhkan rasa memiliki sekaligus meningkatkan keterampilan konstruksi dasar di kalangan warga. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, penerima bantuan juga diwajibkan bergotong royong membantu tetangga yang masuk dalam daftar penerima, sehingga tercipta solidaritas komunitas yang kuat selama proses renovasi berlangsung.

"Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak 22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah," ujar Tito Karnavian.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, pemerintah pusat menekankan bahwa setiap rumah penerima bantuan harus memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan minimal, termasuk ventilasi yang baik, struktur tahan gempa, dan akses sanitasi yang memadai. Fokus utama bukan hanya pada perbaikan fisik dinding dan atap, tetapi juga mendorong kemandirian sosial-ekonomi warga setelah hunian mereka layak. Dengan rumah yang sehat, produktivitas penghuni diyakini meningkat, dan anak-anak dapat belajar dalam lingkungan yang lebih kondusif. Langkah percepatan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua serta pemerintah kabupaten dan kota, yang diminta aktif mengawal distribusi bantuan agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah, serta masyarakat diharapkan mampu merealisasikan seluruh target tepat waktu. Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur perluasan BSPS ke provinsi-provinsi lain di kawasan timur yang masih memiliki angka rumah tidak layak huni tinggi, sehingga menghadirkan perubahan nyata bagi kualitas hidup jutaan warga Indonesia.