Mantan Menkeu Nepal Ditangkap Atas Kasus Pencucian Uang

Beritaseputar.com, Jakarta - Otoritas Nepal menangkap mantan Menteri Keuangan Bishnu Paudel pada Senin (22/6) waktu setempat. Penangkapan ini dilakukan terkait dugaan keterlibatannya dalam praktik pencucian uang, yang menambah panjang daftar mantan pejabat tinggi negara Himalaya itu yang terseret proses hukum. Ini merupakan perkembangan terbaru dari gelombang pembersihan anti-korupsi yang melanda Nepal pascapemberontakan rakyat pada September 2025.

Latar Belakang Politik Nepal yang Bergejolak

Gelombang protes anti-korupsi yang meletus pada pertengahan 2025 berujung pada penggulingan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli pada September tahun lalu. Massa yang terdiri dari mahasiswa, aktivis pro-demokrasi, dan serikat buruh menuduh pemerintahan Oli sarat dengan praktik korupsi dan nepotisme. Di bawah tekanan publik dan pembangkangan aparat keamanan, Oli akhirnya mundur dan digantikan oleh pemerintahan transisi yang berjanji akan menuntaskan kasus-kasus kejahatan keuangan. Sejak saat itu, otoritas Nepal telah menahan sejumlah mantan menteri, kepala lembaga negara, dan pengusaha yang diduga terlibat dalam korupsi dan pencucian uang. Menurut data yang dihimpun Beritaseputar.com, hingga Juni 2026 tercatat lebih dari lima mantan menteri dan belasan pejabat tinggi telah ditahan dalam berbagai penyelidikan.

Bishnu Paudel bukan hanya mantan menteri keuangan, ia juga menjabat sebagai wakil ketua Partai Komunis CPN-UML, partai yang menaungi mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Posisinya di partai membuat penangkapannya menjadi sorotan, mengingat partai tersebut pernah menjadi kekuatan dominan di parlemen sebelum digulingkan. Paudel diduga melakukan pencucian uang selama masa jabatannya, meskipun detail spesifik mengenai aliran dana belum diungkapkan ke publik.

"Departemen akan menyelidiki keterlibatannya dalam pencucian uang," kata Abhi Narayan Kafle, juru bicara Kepolisian Nepal, dalam keterangan resmi yang dikutip Beritaseputar.com, Selasa (23/6/2026).

Penangkapan Paudel disambut baik oleh sebagian besar masyarakat Nepal yang masih trauma dengan praktik korupsi era sebelumnya. Namun, para analis politik mengingatkan bahwa proses hukum harus transparan dan tidak digunakan sebagai alat balas dendam politik. Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh koalisi partai-partai kecil dan dukungan militer telah berkomitmen untuk memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas. Hingga berita ini diturunkan, Paudel masih menjalani pemeriksaan oleh Departemen Anti-Pencucian Uang Nepal, dan pihak berwenang belum mengumumkan apakah akan ada penangkapan tambahan terhadap pihak-pihak lain yang terkait.