KSP Terima Keluhan Dampak Akibat Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, menerima keluhan dari sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia terkait penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerjanya, Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026). Dalam pertemuan itu, hadir perwakilan aliansi yang menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai berbagai dampak yang timbul akibat dihentikannya sementara program tersebut.

Dudung Abdurachman menyebutkan bahwa pihaknya mendengarkan tiga poin utama yang disampaikan oleh perwakilan aliansi. Salah satu isu yang paling menonjol adalah dampak langsung dari penutupan dapur MBG selama libur sekolah terhadap para penyelenggara dan pekerja. Banyak di antara mereka merupakan relawan dan tenaga kerja yang sangat menggantungkan perekonomiannya pada keberlangsungan program MBG. Libur sekolah yang diikuti dengan penghentian operasional dapur membuat mereka kehilangan sumber pendapatan selama periode tersebut.

"Ada tiga hal tadi dari Mas Jefri ya? Nah, bahwa yang pertama dengan ditutupnya dapur selama libur sekolah ini tentunya berdampak kepada penyelenggara, terutama relawan ya, karena memang sangat menggantungkan ekonominya dari MBG itu sendiri," kata Dudung.

Menurut laporan yang dihimpun Beritaseputar.com, keluhan tersebut mencerminkan keprihatinan para pelaku di lapangan yang turut andil dalam suksesnya program bergizi tersebut. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai pihak yang menerima multiplier effect ekonomi dari kegiatan penyediaan makanan bergizi gratis. Ketika program dihentikan sementara, rantai ekonomi lokal di sekitar dapur produksi ikut terhenti, mulai dari pembelian bahan pangan hingga upah tenaga kerja.

Dudung Abdurachman menyambut baik masukan dari Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia tersebut. Kehadiran perwakilan aliansi di kantor KSP menunjukkan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat terkait implementasi kebijakan nasional. Diharapkan, hasil pertemuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan MBG ke depannya, sehingga tidak hanya sasaran utama program yang diuntungkan, tetapi juga kesejahteraan para pelaksana di lapangan tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik.