KPTDP Bahas Percepatan Digitalisasi Birokrasi Bersama Tony Blair

Jakarta - Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP) menggelar pertemuan strategis bersama Mantan Perdana Menteri Inggris yang juga menjabat Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI), Tony Blair. Pertemuan berlangsung di Kantor Dewan Energi Nasional (DEN) pada Senin, 6 Juli, dan dipimpin langsung oleh Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan.

Diskusi tingkat tinggi tersebut secara khusus membahas langkah-langkah konkret dalam mempercepat agenda digitalisasi birokrasi di Indonesia. Fokus utama pembicaraan diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi mutakhir.

Luhut Binsar Pandjaitan dalam pernyataannya menekankan bahwa integrasi digital yang dipadukan dengan penerapan kecerdasan buatan (AI) merupakan kunci untuk menyatukan berbagai sektor pelayanan yang selama ini terfragmentasi.

"Digitalisasi yang ditambah dengan penerapan kecerdasan buatan membantu integrasi pada berbagai sektor serta menjadi solusi dari setiap permasalahan di lapangan," ujar Luhut kepada tim media kami di sela-sela pertemuan.

Fondasi Layanan Publik

Dalam kesempatan tersebut, KPTDP bersama TBI turut mendalami konsep Digital Public Infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital sebagai fondasi dasar pengembangan sistem teknologi pemerintahan. Penerapan DPI diyakini mampu memberikan kemudahan akses yang lebih merata bagi masyarakat dalam menjangkau layanan publik yang esensial.

Salah satu proyek percontohan atau use case yang mendapatkan perhatian khusus dalam diskusi ini adalah sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sistem digital tersebut diharapkan mampu menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran dan transparan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan dukungan teknologi big data dan AI, penyaluran bansos dapat terhindar dari potensi inefisiensi dan tumpang tindih data penerima manfaat.

Pertemuan ini sekaligus menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur digital birokrasi. Kolaborasi dengan lembaga internasional seperti Tony Blair Institute diproyeksikan mampu membawa best practice serta pengalaman global dalam mentransformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Hadirnya teknologi AI dan DPI dalam rancangan birokrasi ke depan tak hanya berpotensi memangkas rumitnya alur administrasi, tetapi juga menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan warga negara. KPTDP berkomitmen untuk terus mengawal proses transformasi ini agar berjalan sesuai dengan target yang telah digariskan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan birokrasi digital paling kompeten dan responsif di kawasan.