Komisi II DPR Desak Mendagri Beri Teguran Tegas kepada Bupati Purwakarta Imbas Lagu 'Lalaki Langit'

Jakarta - Kiprah Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, di dunia musik lokal menuai polemik luas. Lagu garapannya yang berjudul 'Lalaki Langit' dikecam publik lantaran liriknya dinilai sarat akan diksi yang merendahkan martabat perempuan. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, angkat bicara dan mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, untuk tidak tinggal diam terhadap tindakan kepala daerah tersebut.

Desakan Klarifikasi dan Teguran Resmi

Menurut laporan yang dihimpun media kami, Dede Yusuf menegaskan bahwa posisi Mendagri sebagai pembina seluruh kepala daerah di Indonesia memberikan legitimasi penuh untuk memanggil Bupati Zein. Proses klarifikasi ini dianggap krusial untuk menilai sejauh mana kode etik penyelenggara negara dilanggar oleh tindakan seorang bupati.

"Mendagri sebagai pembina kepala daerah harus meminta klarifikasi bupati. Dan bisa memberikan teguran agar pemerintahan tetap berjalan sesuai peraturan yang ada," ujar Dede Yusuf kepada awak media melalui pesan singkat, Kamis (2/7/2026).

Pernyataan tegas ini mencuat seiring viralnya cuplikan video klip 'Lalaki Langit' di berbagai platform media sosial. Alih-alih mendapat apresiasi sebagai bentuk ekspresi seni, karya Bupati Zein justru memantik gelombang protes dari berbagai kalangan pegiat perempuan. Mereka menilai lirik yang ditulis oleh sang bupati tidak mencerminkan pola pikir seorang pemimpin daerah yang seharusnya melindungi seluruh warganya tanpa memandang gender.

Fokus pada Tugas Utama Pelayanan Publik

Lebih lanjut, Dede Yusuf mengingatkan bahwa amanat yang diemban oleh Saepul Bahri Binzein bukanlah menjadi seorang penyanyi atau pencipta lagu kontroversial. Politisi senior itu meminta agar energi dan kreativitas sang bupati sepenuhnya dicurahkan untuk menyelesaikan persoalan riil di Kabupaten Purwakarta. Ia menyoroti pentingnya fokus pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta upaya konkret dalam memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.

“Seharusnya seorang bupati fokus pada peningkatan pelayanan publik dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kegiatan di luar tugas pokok malah menimbulkan kegaduhan dan mencoreng citra birokrasi,” imbuhnya menegaskan.

Kontroversi ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap gaya kepemimpinan Bupati Zein yang kerap dianggap nyentrik. Publik berharap adanya respons cepat dari Kementerian Dalam Negeri agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebab, di tengah kondisi ekonomi yang menantang, masyarakat Purwakarta membutuhkan pemimpin yang hadir dengan solusi, bukan polemik yang memecah belah.