Fraksi Gerindra Minta Anggaran RAPBD 2027 Tepat Sasaran

Medan — Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan menekankan bahwa peningkatan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027 harus diiringi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Pemerintahan yang responsif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disiplin menjadi syarat utama agar anggaran rakyat benar-benar memberi manfaat nyata.

Penegasan itu disampaikan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam sidang paripurna, Senin (5/10). Sidang yang berlangsung khidmat itu dihadiri sebagian besar anggota dewan serta jajaran pimpinan eksekutif Kota Medan.

Anggaran Besar Harus Berbanding Lurus dengan Pelayanan

Dame Duma menegaskan, besarnya alokasi anggaran harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan hasil pembangunan yang dirasakan warga. Setiap OPD diminta mengeksekusi program secara tepat sasaran, efektif, dan bertanggung jawab. Prinsipnya sederhana: uang daerah harus menghasilkan kerja yang terukur, bukan sekadar seremonial administratif.

"Kami tidak anti anggaran, tapi kami mau anggaran dipergunakan dengan tepat sasaran. Kami tidak anti-OPD, tetapi OPD bertugas atau melakukan pengerjaan dengan baik dan benar," tegas Dame Duma.

Menurut Fraksi Gerindra, besarnya anggaran yang diberikan kepada OPD tidak dipersoalkan sepanjang penggunaannya transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Sebaliknya, anggaran yang membengkak tanpa evaluasi kinerja hanya akan memperbesar risiko pemborosan dan pekerjaan yang mangkrak di tengah jalan.

Banjir dan Islamic Center Jadi Sorotan Tajam

Dua isu strategis paling menyita perhatian Fraksi Gerindra dalam pembahasan RAPBD 2027 adalah penanganan banjir dan pembangunan Islamic Center. Kota Medan masih kerap dilanda genangan saat musim hujan tiba, sementara proyek Islamic Center disorot karena menyangkut identitas religius dan citra kota.

Untuk banjir, fraksi meminta pemerintah kota memastikan seluruh program pengendalian banjir tidak berhenti pada perencanaan. Pekerjaan fisik seperti perbaikan drainase dan normalisasi kanal harus tuntas sebelum musim hujan puncak tiba. Sementara terkait Islamic Center, fraksi menuntut progres pembangunan yang jelas beserta rincian penyerapan anggarannya.

Peran Pengawasan DPRD Kota Medan

Sidang paripurna ini menjadi awal dari rangkaian pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif. Fraksi Gerindra menegaskan kesiapannya mendukung program pemerintah kota, namun dengan catatan bahwa setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Pengawasan akan terus dilakukan hingga tahap pembahasan Badan Anggaran.

Bagi warga Medan, momen ini menjadi titik awal untuk mengawasi apakah janji pembangunan dalam RAPBD 2027 benar-benar diwujudkan. Karena anggaran daerah, pada akhirnya, adalah uang rakyat yang harus kembali menjadi kemaslahatan rakyat.