Dirjen Imigrasi Minta Jajaran Kooperatif dengan KPK: Kasih Akses Seluasnya

Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan keterbukaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini tengah menjalankan proses hukum di lingkungan kerjanya. Hendarsam menegaskan telah memberikan instruksi langsung kepada seluruh jajaran agar bersikap kooperatif saat KPK melakukan penggeledahan.

Instruksi Langsung kepada Petugas di Lapangan

Hendarsam mengungkapkan bahwa dirinya segera merespons informasi dan laporan yang diterima terkait kegiatan KPK di salah satu kantor imigrasi. Ia langsung memberikan arahan agar petugas di lapangan tidak menghambat proses penggeledahan, melainkan membuka akses seluas-luasnya bagi penyidik KPK. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen Imigrasi dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Saya mendapatkan info dan laporan, saya langsung kasih instruksi untuk petugas yang ada di lapangan pada saat itu di Bali untuk bersikap kooperatif," kata Hendarsam di Kementerian Imigrasi dan Permasyaraktan (Kemenimipas), Jakarta, Senin (22/6/2026).

Lebih lanjut, Hendarsam menjelaskan bahwa keterbukaan ini merupakan bagian dari prinsip transparansi yang dipegang institusinya. Ia memastikan bahwa pihaknya tidak akan menutup-nutupi atau menghalangi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Bahkan, Hendarsam meminta jajaran untuk memberikan dukungan penuh, termasuk menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan selama proses penggeledahan berlangsung.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, penggeledahan di Bali tersebut merupakan bagian dari serangkaian operasi KPK yang juga menyasar beberapa lokasi lainnya. Belakangan, Kemenimipas juga baru saja melantik 13 pejabat imigrasi baru, termasuk di antaranya yang menggantikan posisi pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Hal ini menandakan adanya langkah perbaikan internal yang sedang dilakukan oleh kementerian.

Sementara itu, KPK sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait detail penggeledahan yang dilakukan di lingkungan imigrasi. Namun, dukungan dari pimpinan instansi yang menjadi objek penyelidikan diharapkan dapat mempercepat proses pengungkapan kasus dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan wewenang.

Dengan adanya instruksi dari Dirjen Imigrasi ini, publik pun menaruh harapan besar agar penegakan hukum berjalan tanpa intervensi dan mampu membersihkan institusi dari praktik-praktik korupsi.