Penertiban Kawasan Hutan Kerap Jerat Warga yang Dijadikan Tameng
Hutan tidak pernah hilang dalam sehari. Ia menyusut perlahan, diam-diam, bertahun-tahun lamanya—satu petak demi satu petak, satu izin demi satu izin. Di si...

Hutan tidak pernah hilang dalam sehari. Ia menyusut perlahan, diam-diam, bertahun-tahun lamanya—satu petak demi satu petak, satu izin demi satu izin. Di sisi lain, upah seorang buruh juga bisa lenyap dalam sekejap. Cukup satu hari kerja yang tak dibayar, atau satu pekerjaan yang tiba-tiba berhenti. Ketika negara turun tangan menertibkan kawasan hutan, dua perkara itu bertemu di satu titik yang jarang dibicarakan: warga kecil yang berdiri paling depan, padahal mereka bukan pihak yang paling diuntungkan.
Ketika Penertiban Tiba di Depan Pintu
Pemerintah sedang menghentikan kegiatan yang menurut catatan resmi berada di luar peruntukan kawasan hutan. Alat berat didatangkan, patok dipasang ulang, dan batas-batas lama ditegaskan kembali. Di atas kertas, langkah itu adalah upaya menyelamatkan hutan yang tersisa. Namun di lapangan, ceritanya jauh lebih berlapis. Sering kali yang pertama kali berhadapan dengan petugas bukanlah pemodal besar, melainkan buruh harian, petani penggarap, atau warga yang sejak lama tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan hidup dari sana.
Mereka bukan perencana. Mereka juga bukan pemilik modal yang menikmati keuntungan terbesar dari pemanfaatan lahan. Mereka hanya orang-orang yang butuh kerja, yang menerima upah harian, yang menggarap lahan karena tidak ada pilihan lain. Ketika penertiban datang, mereka pulalah yang paling cepat kehilangan penghasilan—dan paling sulit mendapatkan kembali pekerjaan pengganti.
"Yang paling sering terdampak bukan yang paling berkuasa. Warga kecil ada di depan karena mereka paling dekat dengan tanah, bukan karena mereka yang mengatur."
Tameng yang Tidak Diminta
Dalam banyak kasus, warga ditempatkan pada posisi yang tidak pernah mereka pilih sendiri. Kehadiran mereka di lokasi membuat proses penertiban menjadi rumit: aparat harus menahan diri, negosiasi memanjang, dan konflik berisiko membesar. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan situasi itu. Warga dijadikan semacam tameng—bukan karena mereka diorganisasi secara sadar, tetapi karena keberadaan mereka menguntungkan pihak yang berkepentingan menjaga lahan tetap seperti apa adanya.
Beberapa hal yang kerap terjadi di lapangan:
- Informasi tidak simetris. Warga tidak mengetahui status lahan, batas kawasan, atau konsekuensi hukum dari kegiatan yang mereka jalani.
- Ketergantungan ekonomi. Upah harian membuat warga sulit menolak pekerjaan, meski lokasinya bermasalah secara hukum.
- Klaim yang tidak berdasar. Warga kadang diyakinkan bahwa mereka memiliki hak atas lahan, tanpa bukti dokumen yang jelas.
- Dampak berlapis. Ketika kegiatan dihentikan, buruh kehilangan pendapatan tanpa jaring pengaman apa pun.
Menjaga Hutan, Menjaga Manusia
Penertiban kawasan hutan memang diperlukan. Kerusakan hutan berdampak pada semua orang: banjir, kekeringan, hilangnya sumber air, dan bencana yang datang belakangan. Namun cara sebuah kebijakan dijalankan menentukan siapa yang menanggung bebannya. Jika penertiban hanya berhenti pada penghentian kegiatan, tanpa menyelesaikan persoalan di hulu—pemberi kerja, pemodal, dan rantai izin yang kabur—maka beban terberat akan terus jatuh pada pihak yang paling lemah.
Yang dibutuhkan bukan sekadar penegakan hukum yang tegas, tetapi juga kejelasan: siapa yang bertanggung jawab atas lahan, siapa yang mempekerjakan warga, dan bagaimana nasib buruh setelah alat berat berhenti bekerja. Pendataan warga, pendampingan hukum, serta skema peralihan mata pencaharian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penertiban itu sendiri. Tanpa itu, penertiban berisiko menyelesaikan masalah di permukaan, sementara luka barunya dibiarkan menganga.
Hutan boleh saja diselamatkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Tetapi kehidupan seorang buruh tidak bisa menunggu selama itu. Di antara patok yang dipasang dan upah yang hilang dalam sehari, ada manusia yang harus tetap dipandang sebagai manusia—bukan sebagai tameng, dan bukan sekadar angka di laporan penertiban.



