entertainment22 November 20261 dibaca

MPR Dorong Penguatan Regulasi Iklim Antisipasi Ancaman Super El Niño

Bayangan panjang kemarau ekstrem kembali menghantui Indonesia. Di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, peta ketahanan pangan dan laporan cuaca men...

A
Administrator
Editor entertainment
MPR Dorong Penguatan Regulasi Iklim Antisipasi Ancaman Super El Niño

Bayangan panjang kemarau ekstrem kembali menghantui Indonesia. Di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, peta ketahanan pangan dan laporan cuaca menjadi bahan diskusi yang tak lagi bisa ditunda. Ia menegaskan bahwa ancaman Super El Niño bukan sekadar persoalan meteorologi, melainkan ujian bagi kematangan regulasi dan kesiapan negara dalam melindungi rakyatnya.

Menurut Eddy, perubahan iklim telah lama berhenti menjadi wacana ilmiah di ruang seminar. Ia kini hadir di sawah yang retak, di sumur warga yang mengering, dan di pasar yang harga berasnya merangkak naik. Karena itu, ia mendorong penguatan regulasi perubahan iklim agar memiliki daya ikat yang jelas, bukan hanya menjadi dokumen resmi yang tersimpan rapi.

Ketahanan Pangan sebagai Prioritas Utama

Dalam pandangannya, sektor pangan adalah garis depan yang paling rentan. Super El Niño berpotensi menurunkan curah hujan secara drastis, memicu gagal panen, dan memperlebar ketergantungan pada impor. Eddy menekankan perlunya kesiapan nasional yang terukur, mulai dari pemetaan daerah rawan kekeringan hingga penguatan cadangan pangan pemerintah dan daerah.

"Regulasi iklim harus hadir sebagai payung yang melindungi petani, bukan sekadar kewajiban administratif. Kalau cuaca berubah ekstrem, negara harus lebih dulu siap, bukan bereaksi setelah gagal panen terjadi," ujar Eddy.

Ia menambahkan bahwa kebijakan adaptasi mesti menyentuh hal-hal konkret di lapangan. Petani membutuhkan akses terhadap varietas tahan kekeringan, asuransi pertanian yang benar-benar berjalan, serta sistem peringatan dini yang mudah dipahami hingga tingkat desa.

Regulasi yang Sinkron Antarsektor

Persoalan lain yang disorot adalah tumpang tindih aturan. Eddy menilai kebijakan iklim sering terpecah di banyak kementerian dan daerah, sehingga implementasinya lambat. Ia mendorong adanya harmonisasi regulasi agar arah kebijakan nasional selaras dari pusat hingga pemerintah kabupaten dan kota.

  • Penguatan payung hukum adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang lebih operasional.
  • Integrasi data cuaca, pangan, dan sumber daya air dalam satu sistem informasi nasional.
  • Peningkatan anggaran untuk infrastruktur tahan iklim, terutama irigasi dan embung.
  • Penguatan peran pemerintah daerah dalam skenario darurat kekeringan.

Bagi Eddy, pengalaman pandemi memberi pelajaran berharga: negara yang tangguh adalah negara yang menyiapkan diri sebelum krisis datang. Pendekatan yang sama, katanya, harus diterapkan dalam menghadapi krisis iklim yang datang perlahan namun berdampak panjang.

Melibatkan Desa hingga Ruang Kelas

Ia juga menyoroti pentingnya literasi iklim. Informasi tentang ancaman Super El Niño perlu disampaikan dengan bahasa sederhana kepada warga desa, kelompok tani, hingga pelajar. Tanpa pemahaman yang merata, kebijakan sebaik apa pun akan sulit dijalankan di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, MPR mendorong agar pembahasan iklim masuk dalam agenda legislasi yang berkelanjutan. Menurut Eddy, parlemen memiliki peran strategis untuk memastikan isu ini tidak berhenti pada pernyataan politik semusim, melainkan menjadi komitmen jangka panjang yang diwariskan antargenerasi.

Ia menutup dengan pesan yang sederhana namun mengena: perubahan iklim adalah kenyataan yang harus dijawab dengan kerja nyata, bukan dengan retorika. Kesiapapan hari ini, ujarnya, adalah jaminan bahwa generasi mendatang tidak mewarisi krisis yang seharusnya bisa dicegah.

Beritaseputar.com mencatat bahwa dorongan penguatan regulasi ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara pemerintah, legislator, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin nyata.

Berita Terkait