Ketua DPD Usulkan Tiga Wakil Presiden untuk Perkuat Pemerintahan
Usulan yang datang dari lingkungan Dewan Perwakilan Daerah RI kembali mencuri perhatian publik. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengangkat gagasan ag...

Usulan yang datang dari lingkungan Dewan Perwakilan Daerah RI kembali mencuri perhatian publik. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengangkat gagasan agar Presiden Prabowo Subianto didampingi hingga tiga wakil presiden. Bagi sebagian kalangan, ide ini terdengar berani, bahkan kontroversial. Namun di balik angka tiga itu, ada kegelisahan yang cukup membumi: bagaimana memastikan pemerintahan yang besar dan luas seperti Indonesia tidak kehabisan tenaga dalam mengurus persoalan rakyat dari Sabang sampai Merauke.
Gagasan tersebut bukan muncul dari ruang kosong. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk yang besar, dan tantangan pembangunan yang tidak pernah tunggal. Ada soal pemerataan infrastruktur, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan pangan, energi, hingga percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Dalam beban sebesar itu, seorang presiden tentu membutuhkan tim yang solid, bukan hanya di level menteri, tetapi juga di lingkar inti kepemimpinan.
Alasan di Balik Usulan
Menurut Sultan, penambahan wakil presiden perlu dipertimbangkan untuk memperkuat pemerintahan dan mempercepat pembangunan. Logikanya cukup sederhana: semakin kompleks urusan negara, semakin besar pula kebutuhan akan pembagian kerja yang jelas. Wakil presiden tidak hanya menjadi pelengkap seremonial, tetapi bisa mengambil peran konkret dalam koordinasi lintas sektor, pengawasan program prioritas, hingga menjembatani aspirasi daerah.
Usulan penambahan wakil presiden dinilai sebagai cara memperkuat koordinasi pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah, bukan sekadar menambah jabatan di lingkar kekuasaan.
Dalam banyak kesempatan, persoalan daerah sering kali membutuhkan kehadiran negara yang lebih responsif. Ada daerah yang menghadapi krisis air bersih, ada pula yang bergulat dengan akses transportasi dan harga barang yang mahal. Jika urusan-urusan seperti ini bisa ditangani oleh lebih dari satu wakil presiden dengan pembagian wilayah atau sektor, diharapkan respons pemerintah menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.
Bukan Sekadar Menambah Kursi
Meski demikian, publik tentu tidak ingin usulan ini berhenti pada perdebatan soal jumlah kursi. Yang paling penting adalah memastikan bahwa setiap jabatan yang dibuat benar-benar membawa manfaat bagi rakyat. Penambahan wakil presiden harus disertai desain tugas yang jelas, mekanisme koordinasi yang tidak tumpang tindih, serta akuntabilitas yang bisa diuji publik.
- Pembagian kerja yang jelas: setiap wakil presiden perlu memiliki fokus tugas yang terukur, misalnya pembangunan daerah, kesejahteraan sosial, atau percepatan program strategis.
- Efisiensi anggaran: penambahan jabatan harus dihitung dampaknya terhadap beban fiskal negara dan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat.
- Koordinasi yang kuat: presiden tetap menjadi poros utama pengambilan keputusan agar tidak terjadi kebingungan kewenangan di antara para wakil.
- Kedekatan dengan daerah: peran wakil presiden bisa diarahkan untuk menyerap aspirasi dan mempercepat penyelesaian masalah di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.
Diskusi Publik dan Tantangan Konstitusi
Usulan ini juga membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang arah ketatanegaraan Indonesia. Selama ini, konstitusi mengatur bahwa presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Karena itu, jika gagasan penambahan wakil presiden ingin direalisasikan, diperlukan pembahasan mendalam yang melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum tata negara, DPR, DPD, dan masyarakat sipil.
Perdebatan semacam ini sejatinya sehat dalam demokrasi. Namun, publik berharap agar wacana tidak berhenti pada tarik-menarik politik. Yang perlu dijaga adalah semangat awalnya: bagaimana negara bisa bekerja lebih baik untuk rakyat. Di tengah harapan besar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, usulan tiga wakil presiden akan dinilai bukan dari besarnya jumlah jabatan, melainkan dari seberapa nyata hasil yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Pada akhirnya, gagasan Ketua DPD RI ini adalah ajakan untuk berpikir tentang kapasitas negara dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Jika dibahas dengan kepala dingin dan hati yang berpihak pada rakyat, usulan ini bisa menjadi pintu masuk bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, jika hanya menjadi perdebatan kekuasaan, ide sebesar apa pun akan kehilangan maknanya.



