Kejagung Buka Suara soal Desakan Sidang In Absentia Riza Chalid
Desakan agar kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina diadili secara in absentia atau tanpa kehadiran tersangka terus menguat. Nama Riza Chalid, yang bersta...

Desakan agar kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina diadili secara in absentia atau tanpa kehadiran tersangka terus menguat. Nama Riza Chalid, yang berstatus buron dan masuk daftar pencarian orang, kembali menjadi sorotan publik. Di tengah gelombang tekanan itu, Kejaksaan Agung memilih merespons dengan tenang: proses hukum tetap berjalan, dan pelacakan aset tidak pernah berhenti.
Bagi banyak pihak, bertahun-tahun menunggu terasa melelahkan. Namun Kejaksaan Agung menegaskan bahwa jalur in absentia bukan sesuatu yang bisa diputuskan sekadar karena desakan opini publik. Ada tahapan hukum yang harus dilalui, mulai dari upaya pemanggilan resmi, penetapan daftar pencarian orang, hingga penilaian apakah syarat formil untuk mengadili tanpa kehadiran tersangka benar-benar terpenuhi.
Kepastian Hukum Jadi Pertimbangan Utama
Menurut keterangan resmi lembaga tersebut, setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan agar hasil akhirnya tidak gugur di persidangan. Pengalaman menunjukkan, perkara yang dipaksakan tanpa kesiapan pembuktian sering kali berakhir dengan vonis bebas atau putusan yang dibatalkan. Karena itu, penyidik dan penuntut diminta memastikan berkas perkara benar-benar matang sebelum membawa kasus ke meja hijau.
“Proses hukum dan pelacakan aset terus berjalan. Kami memastikan setiap langkah dilakukan sesuai koridor hukum agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan,” demikian inti keterangan yang disampaikan pihak Kejaksaan Agung menanggapi desakan tersebut.
Respons ini seolah ingin menyeimbangkan dua hal: tuntutan publik agar kasus besar tidak berlarut-larut, dan kehati-hatian agar penegakan hukum tidak menjadi sekadar formalitas. Publik memang lelah mendengar kata "proses" bertahun-tahun. Namun penuntut juga tidak ingin mengulang sejarah kelam ketika sebuah perkara besar kandas karena prosedur yang tidak rapi.
Aset Tersangka Terus Ditelusuri
Selain soal sidang in absentia, perhatian publik kini tertuju pada pelacakan aset. Penelusuran dinilai menjadi kunci, bukan hanya untuk memiskinkan pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Berikut sejumlah poin yang menjadi fokus dalam proses ini:
- Penelusuran aset di dalam dan luar negeri, termasuk yang diduga disamarkan atas nama pihak lain.
- Koordinasi dengan instansi terkait, seperti pusat pelaporan transaksi keuangan dan otoritas pajak.
- Permintaan bantuan hukum timbal balik antarnegara bila aset berada di yurisdiksi asing.
- Penyitaan dan pemblokiran sebagai langkah awal sebelum perampasan dilakukan melalui putusan pengadilan.
Langkah-langkah itu tidak selalu terlihat di permukaan. Tidak ada pengumuman besar setiap kali penyidik menelusuri sebuah rekening atau menelusuri jejak transaksi. Padahal, di balik senyapnya ruang kerja penyidik, ada jam kerja panjang yang jarang terekspos media.
Di sisi lain, desakan sidang in absentia memang punya dasar kuat. Publik melihat ada ketidakadilan ketika seorang tersangka besar bisa bebas berkeliaran di luar negeri sementara negara terus menanggung kerugian. Dalam sejumlah kasus lain, pengadilan tanpa kehadiran tersangka pernah ditempuh dan memberi kepastian, meski pelaksanaannya tidak sederhana.
Harapan Publik pada Penegakan Hukum
Yang paling dinantikan publik sebenarnya sederhana: kejelasan. Apakah kasus ini akan terus berjalan dengan tongkat estafet penyidik yang berganti, ataukah ada tenggat yang jelas kapan berkas dilimpahkan ke pengadilan. Ketidakjelasan itulah yang membuat desakan in absentia terus bergema.
Kejaksaan Agung memastikan pihaknya tidak akan mengendurkan penanganan perkara. Setiap perkembangan, termasuk hasil pelacakan aset, dijanjikan akan disampaikan secara transparan kepada publik. Bagi masyarakat, janji itu kini menunggu pembuktian. Sebab pada akhirnya, keadilan tidak diukur dari banyaknya pernyataan, melainkan dari putusan yang berpihak pada pemulihan kerugian negara.



