entertainment21 November 20267 dibaca

ICW Tak Diundang Bahas UU Perampasan Aset, Habiburokhman Beri Penjelasan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, akhirnya angkat bicara soal kabar bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak dilibatkan dalam pembahasan Ra...

A
Administrator
Editor entertainment
ICW Tak Diundang Bahas UU Perampasan Aset, Habiburokhman Beri Penjelasan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, akhirnya angkat bicara soal kabar bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Penjelasan itu ia sampaikan dengan nada tenang, seolah ingin meluruskan kesan bahwa parlemen sengaja menutup pintu bagi organisasi masyarakat sipil.

Menurut Habiburokhman, polemik ini bermula dari laporan ICW ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia menilai langkah tersebut justru terasa janggal, karena selama ini DPR mengaku membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi publik, termasuk lembaga pemantau seperti ICW.

"Kurang terbuka apa lagi? Kami sudah membuka ruang, tapi memang tidak semua forum harus diikuti oleh semua pihak," ujar Habiburokhman dalam keterangannya kepada Beritaseputar.com, Rabu.

Duduk Perkara yang Membuat Panas

Persoalan ini mencuat setelah ICW mengadukan sejumlah anggota DPR ke MKD. Inti aduannya bukan soal substansi pasal, melainkan dugaan bahwa proses pembahasan UU Perampasan Aset berjalan tanpa partisipasi yang memadai dari masyarakat sipil. Bagi ICW, undangan resmi ke forum pembahasan adalah bentuk transparansi paling dasar. Tanpa itu, ruang partisipasi hanya jadi slogan.

Namun Habiburokhman punya pandangan berbeda. Ia menjelaskan bahwa mekanisme undangan dalam rapat-rapat di DPR mengikuti prosedur dan kewenangan alat kelengkapan dewan. Ada kalanya sebuah forum dirancang khusus untuk berdiskusi dengan pemerintah, akademisi, atau pakar tertentu. Ia menegaskan, ketidakhadiran satu pihak dalam satu forum tidak bisa langsung dimaknai sebagai upaya menutup akses publik.

  • Klaim DPR: ruang partisipasi publik tetap dibuka melalui mekanisme resmi yang berlaku.
  • Klaim ICW: lembaga pemantau tidak menerima undangan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
  • Dampak: publik mendesak agar proses legislasi lebih transparan dan terdokumentasi.

Perampasan Aset, Harapan yang Sudah Lama Menggantung

Di luar perdebatan siapa diundang dan siapa tidak, UU Perampasan Aset sebenarnya menyimpan harapan besar bagi banyak orang. Rancangan ini dirancang memberi negara jalan lebih tegas untuk merampas harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi yang selama ini sering luput karena pelaku lebih dulu melarikan asetnya.

Bayangkan seorang pejabat yang hartanya menumpuk jauh di atas penghasilan resminya. Selama ini, aparat hukum kerap harus berjuang keras membuktikan asal-usul kekayaan itu satu per satu. Dengan mekanisme perampasan aset, beban pembuktian bisa lebih berimbang dan pemulihan kerugian negara berjalan lebih cepat.

Karena itu, perdebatan soal transparansi bukan sekadar soal prosedur. Bagi banyak pihak, ia menyangkut kepercayaan. Kalau prosesnya terbuka, hasilnya pun lebih mudah diterima. Sebaliknya, ketika komunikasi terasa tertutup, kecurigaan mudah tumbuh, apalagi pada isu yang menyentuh langsung kepentingan publik.

Yang Diharapkan Publik ke Depan

Pengamat menilai, sebaiknya DPR dan organisasi masyarakat sipil tidak terjebak pada saling lempar pernyataan. Keduanya punya kepentingan yang sama: memastikan UU Perampasan Aset benar-benar kuat, bukan hanya secara substansi tetapi juga dalam prosesnya.

Habiburokhman sendiri menyiratkan bahwa pihaknya terbuka untuk berdialog. Ia hanya menekankan, cara penyampaian kritik semestinya tidak berujung pada aduan ke lembaga etik. Baginya, diskusi langsung jauh lebih produktif ketimbang saling mencurigai.

Bagi warga biasa, yang paling dinanti sederhana: apakah undang-undang ini benar-benar akan membuat koruptor kehilangan hasil kejahatannya. Sebab, di balik perdebatan para elite, ada harapan rakyat bahwa keadilan tidak berhenti di ruang sidang, tetapi juga sampai pada harta yang seharusnya kembali ke negara.

Sementara itu, Beritaseputar.com mencatat bahwa dinamika antara DPR dan ICW ini akan menjadi ujian bagi komitmen transparansi legislasi. Publik akan terus mengawasi, bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk memastikan bahwa UU Perampasan Aset lahir dengan proses yang sehat dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.

Berita Terkait