entertainment21 November 20267 dibaca

DPR Soroti Celah Hukum dalam Kasus Perundungan Anak

Bayangkan seorang anak pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan mata sembap. Ia tidak langsung bercerita, tetapi diam di kamar, menahan luka yang tak selalu...

A
Administrator
Editor entertainment
DPR Soroti Celah Hukum dalam Kasus Perundungan Anak

Bayangkan seorang anak pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan mata sembap. Ia tidak langsung bercerita, tetapi diam di kamar, menahan luka yang tak selalu terlihat. Perundungan memang sering berawal dari hal kecil: ejekan di grup percakapan, dorongan di lorong sekolah, atau komentar merendahkan yang dibiarkan berulang. Ketika kasus seperti ini mencuat, keluarga korban berharap ada keadilan yang cepat, manusiawi, dan berpihak pada pemulihan anak. Namun, harapan itu belum selalu berjalan mulus karena masih ada celah hukum yang membuat penanganan kasus perundungan anak terasa timpang.

Isu tersebut menjadi sorotan DPR. Dalam laporan Beritaseputar.com, seorang anggota DPR menyoroti bahwa aturan yang ada belum sepenuhnya menjawab kompleksitas perundungan anak. Ia mendorong perbaikan regulasi di ranah peradilan pidana anak agar penanganan kasus tidak hanya berhenti pada penghukuman, tetapi juga menyentuh akar masalah, pendampingan korban, dan pembinaan pelaku yang masih berusia anak.

Ketika Aturan Belum Menjawab Realitas

Persoalan perundungan anak tidak tunggal. Ada kasus yang terjadi di sekolah, di lingkungan rumah, hingga di ruang digital. Masing-masing membutuhkan pendekatan berbeda. Sayangnya, menurut sorotan DPR, kerangka hukum yang tersedia masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Mulai dari definisi perundungan yang belum seragam, pembuktian yang rumit, hingga belum jelasnya pembagian peran antara sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak.

Dalam banyak kasus, keluarga korban merasa langkah hukum berjalan lambat karena peristiwa perundungan dianggap sebagai “kenakalan anak” biasa. Padahal, dampaknya bisa panjang: anak kehilangan rasa aman, prestasi menurun, bahkan mengalami trauma yang membutuhkan terapi psikologis. Di sisi lain, pelaku yang masih anak juga tidak bisa diperlakukan sama seperti orang dewasa. Di sinilah kebutuhan akan aturan yang lebih jelas dan berpihak pada kepentingan terbaik anak menjadi semakin mendesak.

“Celah hukum dalam penanganan perundungan anak perlu segera ditutup. Kita tidak boleh hanya reaktif ketika kasus viral, tetapi harus membangun sistem yang mencegah dan melindungi anak sejak awal,” kata anggota DPR dalam keterangan yang dikutip Beritaseputar.com.

Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan perundungan bukan sekadar urusan individu pelaku dan korban. Ada tanggung jawab kolektif untuk memastikan anak-anak mendapat perlindungan yang layak. DPR pun mendorong agar revisi atau pembenahan aturan mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu upaya menyelesaikan persoalan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan komunitas untuk mencari pemulihan bersama.

Poin Penting yang Disorot

  • Definisi perundungan perlu diperjelas. Aturan harus mampu membedakan konflik biasa, kenakalan anak, dan perundungan yang berdampak serius pada korban.
  • Perlindungan korban menjadi prioritas. Anak yang menjadi korban berhak mendapat pendampingan psikologis, rasa aman, dan kepastian hukum tanpa harus menghadapi proses yang menakutkan.
  • Pelaku anak tetap perlu pembinaan. Pendekatan restoratif dan rehabilitasi harus dijalankan dengan pengawasan agar tidak menimbulkan rasa impunitas.
  • Peran sekolah dan keluarga diperkuat. Sekolah membutuhkan mekanisme pelaporan yang aman, sementara orang tua perlu dilibatkan dalam pencegahan dan penanganan.
  • Ruang digital memerlukan perhatian khusus. Perundungan daring sering luput dari perhatian karena jejaknya tersebar di banyak platform dan sulit dihapus.

Bagi Beritaseputar.com, sorotan DPR ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan imbauan moral. Diperlukan aturan yang operasional, sumber daya yang memadai, serta koordinasi lintas lembaga. Tanpa itu, kasus perundungan bisa terus berulang dan meninggalkan luka bagi generasi muda.

Harapan untuk Penanganan yang Lebih Manusiawi

Yang paling dirindukan dari pembenahan hukum bukanlah hukuman seberat-beratnya, melainkan keadilan yang membuat anak-anak merasa aman. Korban perlu didengar, pelaku perlu dibimbing, dan lingkungan perlu dibenahi. DPR diharapkan tidak berhenti pada wacana, tetapi mendorong lahirnya aturan yang jelas, mudah dipahami, dan bisa diterapkan di lapangan.

Jika celah hukum ditutup dengan baik, sekolah dapat bertindak lebih cepat, keluarga tidak berjuang sendirian, dan aparat penegak hukum memiliki panduan yang lebih pasti. Pada akhirnya, penanganan perundungan anak bukan tentang mencari siapa yang paling bersalah, tetapi tentang memastikan tidak ada lagi anak yang harus menanggung luka dalam diam. Beritaseputar.com mencatat bahwa momentum sorotan DPR ini seharusnya menjadi titik balik untuk sistem perlindungan anak yang lebih adil dan manusiawi.

Berita Terkait