Dasco Dukung Anggaran Perlindungan Anak dan Direktorat PPA-PPO hingga Polsek
Isu perlindungan anak kembali menemukan ruang di panggung kebijakan nasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kesiapan memperjuangkan tamba...

Isu perlindungan anak kembali menemukan ruang di panggung kebijakan nasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kesiapan memperjuangkan tambahan anggaran bagi Polri, terutama untuk memperkuat layanan perlindungan anak. Dukungan itu tidak berhenti pada angka, tetapi juga mencakup pembentukan struktur layanan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) hingga tingkat Polsek. Menurut Beritaseputar.com, langkah ini menjadi penting karena perlindungan anak sering kali berhenti di tingkat kebijakan, sementara kebutuhan di lapangan terus berjalan.
Bagi banyak keluarga, perlindungan anak bukanlah istilah abstrak. Ia hadir dalam bentuk rasa aman ketika seorang anak berangkat sekolah, bermain di lingkungan rumah, atau mencari bantuan saat menghadapi kekerasan. Ketika negara berbicara tentang anggaran dan kelembagaan, publik berharap ujungnya bukan sekadar dokumen rapi, melainkan pendampingan yang cepat, ruang aman, dan prosedur yang berpihak pada korban. Di titik inilah dukungan Dasco dinilai relevan: ia menyentuh dua hal yang saling terkait, yakni sumber daya dan struktur layanan.
Ketika Perlindungan Harus Sampai ke Ujung Jalan
Polsek merupakan garda terdepan yang paling dekat dengan kehidupan warga. Di wilayah pedesaan, kawasan padat penduduk, hingga daerah dengan akses terbatas, Polsek sering menjadi pintu pertama ketika terjadi kekerasan terhadap anak atau dugaan perdagangan orang. Karena itu, penguatan kapasitas di tingkat Polsek bukan sekadar penambahan nama unit baru. Ia menyangkut kesiapan personel menerima laporan, memahami trauma anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, dan berkoordinasi dengan dinas sosial, puskesmas, sekolah, serta lembaga perlindungan anak.
Perlindungan anak tidak boleh berhenti pada seremonial atau pernyataan simpati. Ia harus diterjemahkan menjadi anggaran yang cukup, kelembagaan yang jelas, dan layanan yang bisa dijangkau anak serta keluarganya sampai ke tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Dukungan terhadap pembentukan Direktorat PPA-PPO hingga tingkat Polsek juga dapat dibaca sebagai upaya merapikan rantai layanan. Selama ini, kewenangan dan sumber daya sering terkonsentrasi di tingkat pusat atau provinsi. Akibatnya, kasus di daerah kadang memerlukan waktu lebih panjang untuk mendapat penanganan yang memadai. Dengan struktur yang lebih merata, alur pelaporan, pendampingan, dan rujukan diharapkan menjadi lebih singkat dan terukur.
Empat Alasan Penguatan di Tingkat Polsek Penting
- Respons lebih cepat: Kasus kekerasan atau eksploitasi anak membutuhkan tindakan awal yang sigap agar bukti dan keselamatan korban tetap terjaga.
- Pencegahan berbasis lingkungan: Personel di tingkat lokal lebih mudah membangun kerja sama dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan keluarga untuk mencegah kekerasan sejak dini.
- Pendampingan yang ramah anak: Anak korban memerlukan pemeriksaan yang sensitif, ruang aman, serta keterlibatan tenaga psikolog atau pekerja sosial.
- Data dan koordinasi: Pencatatan yang rapi di tingkat Polsek membantu pemetaan risiko dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Dalam konteks itu, tambahan anggaran bagi Polri perlu dipastikan tidak hanya digunakan untuk peralatan, tetapi juga untuk pelatihan personel, penyediaan ruang pemeriksaan ramah anak, penguatan unit perlindungan, serta kerja sama dengan layanan psikososial. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pembentukan direktorat hingga Polsek berisiko berhenti sebagai perubahan struktur tanpa dampak nyata bagi warga.
Anggaran sebagai Investasi Masa Depan
Dasco menegaskan bahwa komitmen terhadap perlindungan anak harus dibarengi dengan dukungan politik dan anggaran. DPR memiliki peran penting untuk memastikan alokasi sumber daya berjalan transparan, terukur, dan tepat sasaran. Pengawasan juga diperlukan agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memperkuat layanan, bukan menambah beban administratif. Beritaseputar.com mencatat bahwa isu ini menyentuh harapan publik yang lebih luas: kehadiran negara saat anak dan keluarga membutuhkan perlindungan.
Pada akhirnya, perlindungan anak adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Anak yang tumbuh dalam rasa aman akan lebih mudah belajar, berkembang, dan berpartisipasi. Sebaliknya, pengabaian terhadap kekerasan dan eksploitasi meninggalkan luka yang bisa terbawa hingga dewasa. Karena itu, dukungan terhadap tambahan anggaran Polri dan pembentukan Direktorat PPA-PPO hingga tingkat Polsek patut dibaca sebagai ajakan untuk bekerja lebih serius: memastikan setiap anak memiliki ruang aman, setiap laporan ditangani dengan empati, dan setiap kebijakan berujung pada perlindungan yang nyata.



